Ormas Berhak Menggugat ke Pengadilan, Ini Penjelasan Wiranto

0
63

Ormas Berhak Menggugat ke Pengadilan – Menteri Wiranto membantah kesimpulan bahwa pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang bersama dengan menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Wiranto menegaskan bahwa ormas yang dibubarkan punya peluang untuk menggugat ketentuan pemerintah berikut ke pengadilan.

“Pemerintah benar-benar jaga-jaga untuk memutuskan Perppu ini. Tidak asal-asalan setelah Perppu ini diputuskan toh ormas yang dianggap menyimpang berasal dari Pancasila dan UUD 1945, menentang NKRI dan dihentikan izinnya, tetap berhak untuk masuk ke ranah hukum. Tetap punya hak untuk menggugat” ucap Wiranto, sementara beri tambahan keterangan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut pandangan Wiranto pemerintah beri tambahan kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan ormas sesuai bersama dengan komitmen demokrasi.

Akan tetapi kebebasan itu kudu dibatasi secara hukum dan ketentuan lewat undang-undang.

“Kebebasan berserikat, memperlihatkan pendapat, tetapi bukan kebebasan yang tidak jelas. Bukan kebebasan tanpa batas, tersedia batasan itu, tersedia batasan hukum lewat UU,” ujar Wiranto.

Dia berujar perppu berikut tidak mempunyai tujuan untuk membubarkan ormas, melainkan untuk menyesuaikan dan juga memberdayakan dan mendayagunakan organisasi masyarakat yang ada.

“Tolong ini dimengerti betul, jangan dibolik-balik bahwa pemerintah terlihat mendambakan menghabisi Ormas Islam,” tutur Wiranto.

Perppu Ormas menyesuaikan mengenai penerapan asas hukum administrasi contrario actus.

Asas berikut menyesuaikan bahwa instansi yang mengeluarkan izin atau yang beri tambahan pengesahan ormas termasuk mempunyai wewenang untuk melepaskan atau membatalkannya.

Terdapat penjelasan Pasal 61 ayat (3) menyebutkan, pertolongan sanksi administratif berwujud pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang berwujud segera dan segera bisa dikerjakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum dikerjakan terhadap Ormas yang memahami, mengembangkan dan menyebarkan luaskan ajaran atau paham yang bertentangan bersama dengan Pancasila.

Serta penjelasan Pasal 59 ayat (4) menjelaskan bahwa yang dimaksud bersama dengan ajaran atau paham yang bertentangan bersama dengan Pancasila pada lain ajaran Ateisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang mempunyai tujuan mengganti atau merubah Pancasila dan UUD 1945.